PKN Serukan Keterbukaan Informasi Publik Masih Sebatas Pencitraan Semata

PKN Serukan Keterbukaan Informasi Publik  Masih Sebatas Pencitraan Semata
Ketua Umum PKN, Edukasi dalam penyampaian Materi Tata Cara Pelaporan Tipikor pada Webbinar ke-4

LAMPUNG - Ketua Umum PKN, Edukasi dalam penyampaian Materi Tata Cara Pelaporan Tipikor pada Webbinar ke-4 yang diikuti hampir 800 peserta dari seluruh elemen masyarakat termasuk ASN, TNI, POLRI dan perangkat penyelenggara negara lainya, dan seluruh Anggota - Calon Anggota PKN yang tersebar dari Sabang - Merauke, Kamis (27/5/2021).

Dalam Topik Penyampaian Tatacara Membuat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP. No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Cegah Berantas Korupsi tersebut, dalam selinganya menyampaikan, bahwa, "Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diamanatkan oleh UU.14 Th.2008, hingga saat ini hanya sebatas "Pencitraan Semata", tegas Ketua Umum Ormas Pemantau Keuangan Negara tersebut dalam memberi keterangan.

"Hal ini dibuktikan, bahwa tidak ada satupun permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat (red.PKN) itu dipenuhi dengan sukarela oleh Badan Publik (Pengguna Uang Negara), dan hampir semuanya berakhir pada persidangan sengketa", ungkapnya.

"Dengan berbagai alasan yang disampaikan seperti : Bahwa informasi yang diminta seperti Dokument Kontrak Kerja, SPJ - LPJ, RKAB dan/atau Dokumen yang terkait Penggunaan Uang Negara tersebut merupakan Rahasia Negara atau Informasi yang dikecualikan, jelas ini adalah sebuah usaha pembodohan untuk rakyat tidak bisa mendapatkan haknya atas informasi publik yang sudah diamanatkan dalam UU.14 Th.2008, paparnya.

"Bukti seperti ini berbeda dengan Negara-negara maju, yang menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana mestinya, kecuali infor Intelegen negara yang ditegaskan sebagai informasi yang dikecualikan, " jelas Patar Sihotang, SH. MH.

"Sehingga, kembali ditegaskanya, bahwa Implementasi dari UU. No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik di negara Indonesia yang diberlakukan sejak Tahun 2010 tersebut masih jauh dari harapan, atau masih sebatas Pencitraan Semata, dan PKN akan berada di Garda Terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini", pungkas dan harapnya. (Bram)

LAMPUNG
Bram

Bram

Previous Article

Jurnalis Nasional Indonesia Lakukan Audiensi...

Next Article

Terulang !!! Anggota dan Srikandi DPD Ormas...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Postingan Bulan ini: 79

Postingan Tahun ini: 657

Registered: Jan 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 72

Postingan Tahun ini: 126

Registered: Jan 20, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 54

Postingan Tahun ini: 249

Registered: Jan 24, 2021

Asridal

Asridal verified

Postingan Bulan ini: 52

Postingan Tahun ini: 241

Registered: Aug 25, 2021

Profle

Ibnu S. Mattangaran

Putri Dakka Resmi Nakhodai DPD Nasdem Luwu Utara, Ini Program Pertamanya
Gratis Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan di Samsat Luwu Utara
Tahun 2021, Ada 399 Duda-Janda Baru di Luwu Utara. Ini Penyebab Terbanyak
Kepala Cabang Telkom Wi-Fi Barru Minta Dicopot, Tidak Bertanggung Jawab Insiden Ini !

Follow Us

Recommended Posts

Kapolres Mesuji Pimpin Sertijab Kasat SAMAPTA Polres Mesuji
Jajaran Polres Mesuji, Laksanakan Konferensi Pers di Halaman Mapolres Mesuji
Way Kanan Juara 1 Stand Terbaik Festival Kemilau Tapis Lampung
Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Mesuji ke -13